Sharing dengan para mahasiswa dari Development Planning Unit (DPU) University College of London (UCL) mengenai permukiman informal (squatter) terutama terkait dengan status tanah dan keamanan bermukim dalam kegiatan University Workshop bertempat di Fisipol UGM tanggal 3 Mei 2019. Workshop ini merupakan kerjasama Arkom Jogja, DPU UCL dan Caritra.

Pemenuhan keamanan bermukim merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 tentang hak bagi warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun masyarakat belum banyak mengetahui bahwa hak untuk bertempat tinggal dengan layak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh hukum. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan masyarakat dari ancaman dan isu-isu terkait hal yang mengganggu hak dasar mereka untuk bertempat tinggal, seperti ancaman penggusuran atau relokasi. Masyarakat indonesia punya hak bertempat tinggal yang aman, tidak terkecuali untuk permukiman informal (squatter).

Berlangsung diskusi dengan menarik yang membahas bagaimana cara masyarakat di permukiman informal (squatter) agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak. Contohnya, seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta lakukan dalam penanganan permukiman informal (squatter) adalah dengan memberikan izin kepada masyarakat untuk tinggal di tanah milik negara. Penanganan ini berada di Kelurahan Kratonan terhadap masyarakat yang menempati lahan milik negara, dengan tidak menggusur warga yang telah tinggal lama disana. Pemerintah Kota Surakarta membagi tanah menjadi sejumlah KK yang menempati lahan tersebut.

Caritra dan UN Habitat berkolaborasi dalam memberikan kajian terhadap kondisi tersebut, hasilnya dapat diketahui tipologi masyarakat terkait dengan kemampuan bayar. Dalam prosesnya, ada salah satu bank yang turut terlibat dalam hal bantuan pembiayaan.

Squatter tidak harus digusur namun ditangani!