BPS memproyeksikan 63,4% penduduk Indonesia pada tahun 2030 akan tinggal di kawasan perkotaan. Urbanisasi menjadi penyebab utama munculnya permukiman kumuh. Bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan kota, permasalahan permukiman kumuh menjadi permasalahan
prioritas untuk dituntaskan. Kumuh terjadi tidak hanya di kawasan perkotaan dengan skala yang besar namun kumuh sudah terjadi hingga skala terkecil.

Kebijakan di Indonesia tentang penanganan pemukiman kumuh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, dan Permen PUPR No.2/PRT/M/2016 khususnya mengatur tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Akhirnya, tujuan dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dapat terwujud.

Di Kabupaten Sleman, kondisi permukimam kumuh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah kumuh muncul disusul dengan adanya fenomena urbanisasi, aspek normatif penanganan permukiman kumuh, pencegahan penanganan perkim kumuh yang kurang optimal, oleh karena itu diperlukan penanganan permukiman kumuh yang terpadu dan terencana.

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Finalisasi Rencana Penataan Permukiman (RPP) Kabupaten Sleman diuraikan bahwa luas wilayah intervensi penanganan permukiman kumuh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penanganan permukiman kumuh dilakukan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku. FGD dan Finalisasi RPP berlangsung diselenggarakan tanggal 27-28 Juni 2019 bertempat di Griya Persada Convention Hotel, Yogyakarta.

Melihat contoh keberhasilan penanganan permukiman kumuh diluar negeri, dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menata kawasan kumuh. Salah satunya kesuksesan penataan permukiman kumuh kawasan pesisir di Rio de Jeneiro, Brazil. Dengan bentuk bangunan yang unik, hunian padat menjulang seperti rumah semut. Tak beraturan dan berjejalan. Sebagian besar berupa rumah panggung, meski sebagian lain mulai mengikuti tren minimalis. Uniknya permukiman tersebut dibangun menyesuaikan dengan kontur tanahnya. Jika di kawasan pesisir lebih didominasi rumah panggung, maka di daerah perbukitan berbentuk “rumah susun”.

Selain yang sudah kumuh, penanganan juga dilakukan di permukiman ‘rawan’ kumuh yang salah satunya Desa Sembungan, Kabupaten Wonosobo sebagai desa wisata. Penanganan ini dilakukan dengan membuat pentahapan program mulai dari menyusun profil desa, desain tata desa, roadmap pengembangan, branding festival, dan menetapkan peraturan desa.

(Report : FRA/KP)

Diskusi Penyusunan RPP

Pemaparan terkait Kebijakan dan Penanganan Masalah Permukiman Kumuh