Komite II DPD RI dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DIY bekerjasama menyelenggarakan seminar Uji Sahih dalam rangka “Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).” Seminar ini dihadiri oleh perwakilan DPD Komisi II dari 23 provinsi, beserta akademisi dan juga aktivis yang terkait. Pokok acara diawali dengan sosialisasi mengenai prinsip revisi UU LLAJ yang dibawakan oleh dua narasumber, yaitu Ketua Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Muslich Zainal Asikin dan Achmad Izzul Waro selaku Direktur PT. Transportasi Jakarta.

Muslich Zainal Asikin menekankan tren perkembangan kebutuhan masyarakat akan transportasi yang berkembang pesat. Diawali adanya perkembangan teknologi digital yang begitu pesat yang berdampak pada perubahan iklim dan sistem bisnis yang ada saat ini, tidak terkecuali berdampak pada bisnis transportasi/ angkutan jalan raya. Masyarakat belum memilih transportasi umum sebagai moda transportasi sehari-hari yang berdampak pada perkembangan jumlah kendaraan roda dua dan roda empat dengan sangat signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa poin penting dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang perlu direvisi. Pertama, pengalihan transportasi pribadi ke transportasi umum dengan pengaturan transportasi massal sebagai basis pelayanan umum untuk mengurangi kemacetan. Kedua, perlunya mengakomodasi angkutan berbasis online dan perusahan aplikasinya dengan menegaskan bahwa perusahaan aplikasi bukanlah perusahaan angkutan. Ketiga, pembagian kewenangan secara jelas dan tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan angkutan jalan raya beserta fasilitas ruang publiknya agar dapat dinikmati secara adil untuk seluruh kalangan.

Achmad Izzul Waro mengungkapkan beberapa data LLAJ terkait keamanan berlalu lintas dan kemacetan akibat angkutan massal berbasis jalan yang belum dapat mengakomodasi tren kebutuhan masyarakat kini. Sehingga, beberapa poin penting dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang diusulkan untuk direvisi. Pertama, perlu adanya kontrol mengenai penerbitan surat dengan menerapkan persyaratan ketat baik terhadap kendaraan, maupun pengemudinya. Kedua, keberpihakan pada angkutan massal perkotaan dengan menggunakan prinsip moving people not cars dan perlu intervensi positif pemerintah untuk membuat harga transportasi massal terjangkau masyarakat banyak. Ketiga, penataan angkutan online sebagai pemantik awal penggunaan transportasi massal.

Dengan hadir aktifnya peserta dari berbagai latar belakang dalam seminar ini, turut membuka perspektif baru terhadap masing-masing orang yang hadir. Dalam sesi diskusi, peserta antusias untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan, khususnya terkait fenomena aplikasi online yang menimbulkan sistem yang merugikan salah satu pihak, dan kurangnya perhatian terhadap pelaku transportasi online yang menyediakan alat produksi dan jasa. Selain itu, regulasi perlu untuk menaungi masyarakat daerah yang masih minim fasilitas infrastruktur.

Perlindungan hukum dari pemerintah sangat diperlukan demi kesejahteraan masyarakat banyak, tanpa terkecuali. Namun di satu sisi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengontrol perkembangan LLAJ dengan terlibat aktif dalam diskusi, pembentukan komunitas dan inovasi yang melengkapi kekurangan dari sistem yang lalu, sehingga terciptalah interaksi harmonis antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi Indonesia yang berkelanjutan. (VR/HRC)