Jumlah backlog kepemilikan rumah tahun 2017 yang mencapai 252.753 unit menjadi permasalahan perumahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sementara, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di DIY mencapai 65.578 unit. Hal tersebut menjadi penanda bahwa penyediaan perumahan di DIY masih perlu di optimalkan, baik secara kualitas dan kuantitas.

Salah satu penyebab tingginya jumlah backlog kepemilikan rumah dan RTLH tersebut adalah keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses rumah yang layak huni dan terjangkau. MBR cenderung memiliki daya beli yang rendah, sementara harga lahan dan rumah di DIY semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah.

Untuk mengatasi masalah, itu Pemerintah DIY melalui Dinas PUP-ESDM telah memulai perencanaan pembangunan perumahan untuk MBR. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi lahan untuk perumahan MBR. Tahap awal dari identifikasi ini adalah pengambilan data di lapangan. Data-data tersebut terkait lokasi lahan yang direkomendasikan, kondisi lahan, kondisi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas) di sekitar lahan, dan kepemilikan lahan. Pengambilan data dilakukan melalui pemerintah desa dan kepala dusun dengan data-data sekunder atau melalui diskusi untuk menentukan lokasi lahan. Selain itu juga dilakukan peninjauan lokasi lahan untuk mengetahui kondisi terkini pada lahan tersebut dengan didukung data yang didapat dari penduduk sekitar terkait kondisi air bersih, konflik yang sering terjadi, dan kesediaan atas pembangunan perumahan.

Survey lapangan ini menjadi langkah awal perencanaan perumahan untuk MBR. Harapan dengan adanya pekerjaan ini, permasalahan backlog dan RTLH menjadi berkurang secara signifikan dengan adanya penyediaan perumahan untuk MBR.