Di Eropa dan negara-negara maju lain jika seseorang bisa bertempat tinggal di tepi sungai merupakan suatu kemewahan. Tempat-tempat di tepi danau, laut, maupun sungai adalah lokasi favorit mendirikan rumah. Kemewahan tinggal di tepi sungai yang dirasakan negara-negara maju apakah sama dengan potret tempat tinggal masyarakat negara berkembang seperti di Indonesia?

Salah satu kota besar di Indonesia yang mendapat julukan sebagai “Kota Pelajar” memiliki tiga sungai besar yang membelah Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong. Kota ini menyimpan potret pemukiman warga yang tinggal di bantaran sungai. Ketiga sungai yang melintasi Kota Yogyakarta telah mengalami pergeseran fungsi, dari fungsi utama sungai sebagai saluran pembuangan air, justru dijadikan sebagai tempat tinggal yang mengancam kelestarian sungai itu sendiri.

Menurut Dina, nama akrab dari Fradina Agustin mahasiswi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), keberadaan masyarakat bantaran sungai menjadi sebuah masalah yang menarik terhadap potret kota yang sesungguhnya, dikarenakan lingkungan tersebut identik sebagai pemukiman kumuh yang tidak layak huni. Internship Caritra batch 69 ini menemukan fakta lapangan bahwa warga membangun tempat tinggal dari sempadan sungai kurang dari 5 meter-10 meter. Penyebabnya, semakin tinggi jumlah penduduk yang memilih menetap di kota Yogyakarta maka akan semakin meningkat pula kebutuhan tempat tinggal.

Pemerintah kota sesungguhnya mempunyai kebijakan menjadikan bantaran sungai sebagai daerah hijau dengan mensterilkan dari permukiman warga. Upaya itu tak mudah. Salah satunya ialah penanganan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code. Saat ini, proses penataan melibatkan partisipasi warga dengan membongkar rumah masing-masing untuk mundur satu sampai dua meter dari bibir sungai. Lalu, upaya seperti apa hingga saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dan warga setempat dalam menata kawasan permukiman di bantaran sungai?

Pada umumnya, setiap kota memiliki program penanganan kawasan permukiman kumuh yang berbeda-beda disetiap kondisi yang ada. Program penanganan yang dilakukan oleh pemerintah DIY hingga saat ini masih terus berlanjut mengingat tahun 2019 targetnya sampai akhir tahun ini menyisakan 54,7 Ha kawasan kumuh di Yogyakarta yang sebagian besar berada di bantaran sungai (Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jogja No. 216/2016). Penataan kawasan kumuh tidak dilakukan secara fisik saja, melainkan sosialnya juga. Jadi, dalam menangani kawasan permukiman kumuh perlu dilakukan sinergi, partisipatif, dan diskusi antara camat, lurah, dan warga agar penataan kawasan kumuh sesuai dengan aspirasi semua pihak, sehingga ada kesamaan keinginan dalam penataan.

Kuncinya adalah dalam menangani masalah permukiman kumuh ini dimulai dari kemauan masyarakat untuk menyadari pentingnya menata tempat tinggal yang layak dengan menjaga lingkungan sekitar dari segala aspek yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk menjadi insipirasi bagi kawasan permukiman dibantaran sungai lainnya, di RW 7, RW 8, dan RW 9 Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar program yang sudah ada dapat menjadikan warga secara mandiri menata kawasan permukiman.

 

 

 

 

 

 

 

#KLA
#UrbanJurnalism
#InternshipBatch69
#Caritra