Hingga akhir tahun 2018, permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menyisakan 62, 93 Ha yang perlu ditanggulangi. Sebelumnya, dari data monitoring Oversight Service Provider (OSP) 2 DIY yang bertindak sebagai pengendali Program KOTAKU DIY, pada kurun waktu dua tahun, tepatnya tahun 2014 silam luasan permukiman kumuh DIY mencapai 412,99 Ha kemudian meningkat menjadi 959,33 Ha di tahun 2016. Hingga kini, permukiman kumuh masih terus di tangani oleh Pemerintah DIY.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan perkotaan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Lahan yang terbatas di kota berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk perkotaan, sehingga berdampak pada padatnya suatu permukiman di luas wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan kualitas-kualitas dari permukiman tersebut mulai menurun karena ruang gerak yang terbatas. KOTAKU merumuskan 7+1 indikator kumuh, yaitu berupa (1) Bangunan gedung, (2) Jalan lingkungan, (3) Penyediaan air minum, (4) Drainase lingkungan, (5) Pengelolaan air limbah, (6) Pengelolaan persampahan, (7) Pengamanan kebakaran, dan (8) Ruang terbuka publik.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Percepatan penanganan kumuh di D.I. Yogyakarta dilakukan dan masih terus diupayakan melalui pendampingan penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh, penyusunan pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (RP2KPKP), penanganan permukiman kumuh perkotaan Kementerian PUPR di lokasi prioritas dan peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) masing-masing wilayah. Peran serta dan dukungan dari berbagai pihak masih sangat menentukan untuk menanggulangi dan menuntaskan kumuh di DIY untuk mencapai target “0” persen kumuh tersebut.

Dalam rangka sosialisasi capaian penanganan kumuh dan menjaring dukungan serta komitmen berbagai pihak untuk berkontribusi dalam proses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di DI Yogyakarta, KOTAKU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerjasama dengan BAPPEDA DIY menyelenggarakan Workshop Program KOTAKU Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Hotel Tara, workshop ini diselenggarakan selama dua hari tanggal 13-14 Agustus 2019 dengan beberapa panel diskusi dan ditutup dengan diskusi kelompok oleh masing-masing kabupaten dan kota. Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholders, baik itu dari pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, akademisi, LSM, maupun swasta. (VR/HRC)