Menghadiri Sarasehan dan Peluncuran Buku Sejarah Perumahan serta Kamus Istilah Perumahan di Auditorium Kementerian PUPR. Buku ini sangat menarik, membahas banyak hal terkait perumahan, harapannya semoga dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dengan sebaik-baiknya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingari Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang jatuh pada tanggal 25 Agustus setiap tahunnya, Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meluncurkan buku Jejak Langkah Hunian Layak Indonesia dan Kamus Istilah Perumahan di Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2019.

Acara peluncuran yang dikemas dalam bentuk sarasehan ini dibuka oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang perumahan, yaitu Menteri Perumahan Rakyat (1988-1993) Siswono Yudo Husodo, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2001) Erna Witoelar, Menteri Perumahan Rakyat (2009-2011) Suharso Monoarfa, Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata dan Pangihutan Marpaung sebagai perwakilan Tim Penyusun Buku.

Dalam pembukaannya, Basuki Hadimuljono menekankan bahwa penyediaan perumahan merupakan tantangan yang tidak mudah, dan mengharapkan masukan dan saran terhadap Program Sejuta Rumah yang sudah dilaksanakan dalam 5 tahun ini, serta rekomendasi untuk perbaikan penyediaan perumahan untuk 5 tahun ke depan.

Penyediaan hunian rakyat yang terjangkau merupakan tantangan yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak. Meski program satu juta rumah menunjukkan pencapaian yang positif, namun data backlog di Indonesia masih mencapai 7,6 juta. Seiring dengan bertambahnya penduduk, angka kebutuhan rumah meningkat sekitar 500-600 ribu unit per tahun. Bahkan, menurut Wakil Presiden Pertama Indonesia Bapak Mohammad Hatta, masalah penyediaan rumah tidak mungkin bisa dilaksanakan kurang dari 50 tahun.

Siswono Yudo Husodo menyampaikan adanya perbedaan tantangan penyediaan perumahan pada masanya (1988-1993) dan saat ini. Perubahan mendasar di mana pola pikir generasi milenial terhadap kepemilikan dan kebutuhan rumah bergeser seiring berubahnya perilaku masyarakat turut mempengaruhi penyediaan perumahan, misalnya kecenderungan untuk menunda menikah yang pada akhirnya menunda kebutuhan akan rumah milik dan meningkatkan kebutuhan  rumah sewa. Oleh karena itu, ke depannya, penyediaan perumahan harus mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan generasi sekarang dengan memperhitungkan perubahan-perubahan tersebut. Namun, meski zaman telah berubah, keterjangkauan rumah dan daya beli masyarakat masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, REI sebagai asosiasi pengembang telah berkontribusi membangun 400 ribu unit rumah untuk Program Sejuta Rumah, dan 75% anggota REI merupakan pengembang yang bergerak di pembangunan rumah sederhana. Ke depannya, REI berharap kerjasama antara pemerintah dengan swasta dapat ditingkatkan, terutama untuk penyediaan perumahan. REI juga menyampaikan aspirasi untuk mendorong pemerintah mempertajam tujuh pilar kebijakan yang secara langsung mempengaruhi industri perumahan, yaitu tata ruang, pertanahan, infrastruktur, regulasi, perizinan, perbankan, dan perpajakan.

Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa program penyediaan perumahan perlu mempertimbangkan gotong royong sebagai karakter bangsa. Dengan begitu, penyediaan perumahan bisa dikembangkan dengan mengandalkan komunitas dan swadaya disamping Program Sejuta Rumah, sehingga perumahan yang dikembangkan lebih harmonis. Beliau juga menyampaikan pentingnya intervensi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan untuk perumahan dengan skema land banking yang sesuai.  Selain itu, pengembangan perumahan akan lebih baik apabila direncanakan dengan matang dan harmonis, sesuai dengan tata ruang, urban planning, dan urban development pada daerah tersebut.

Erna Witoelar memberikan kritik membangun bagi penyediaan perumahan dengan mempertanyakan standarisasi perumahan layak dan relevansinya terutama untuk perumahan di daerah yang masih menggunakan bahan seperti kayu.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman perlu menyikapi dengan baik sehingga persoalan backlog dan penyediaan perumahan dapat sedikit demi sedikit dikurangi.

Berbagai pencapaian dan dinamika perumahan dari masa ke masa yang tertuang dalam buku tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran dan evaluasi untuk arah pembangunan perumahan yang lebih baik.