Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) telah digaungkan sejak tahun 2016. Kebijakan ini diperkenalkan oleh Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Kebijakan ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sebagai generasi masa depan bangsa. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan “Wajib” Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar (Erni Herawati, 2017). Perwujutan Kota layak anak selanjutnya diturunkan dalam lingkup yang lebih kecil yakni kelurahan ramah anak.  Daerah Istimewah Yogyakarta merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan kebijakan ini. Awal tahun 2019 jumlah Kelurahan Ramah Anak (KRA) di Yogyakarta sejumlah 26 Kelurahan, dan sedang dalam rencana penambahan 12 kelurahan.

Pada tahun 2017, program Kelurahan Ramah Anak telah dicanangkan di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta, tepatnya di RW 16. Program KRA di Kelurahan Baciro sangat menunjang dengan banyaknya jumlah anak yang ada. Berdasarkan informasi warga, hampir setiap keluarga di RW 16 memiliki anak-anak usia bayi maupun balita.

Beberapa kegiatan masyarakat yang melibatkan anak-anak di RW 16 diantaranya kegiatan pos yandu, sekolah PAUD, Taman Pendidikan Al-quran (TPA), dan kegiatan kesenian pada hari raya besar. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan ini telah dimulai sebelum program Kelurahan Ramah Anak di canangkan. Pencanangan RW 16 untuk program Kelurahan Ramah Anak telah diketahui oleh seluruh warga, namun warga sendiri belum mengetahui secara persis bentuk –bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam program KRA. Secara kelembagaan, telah terbentuk kepengurusan tersendiri yang didalamnya termasuk Ketua RT. Potensi anak-anak yang dikembangkan di RW 16 salah satunya adalah dibidang seni.  Masyarakat sangat berharap potensi ini dapat dikembangkan dengan maksimal, mengingat antusias anak-anak yang sangat tinggi.Namun, satu-satunya tempat  yang dapat digunakan untuk kegiatan bersama adalah sebuah bangunan serba guna berukuran kecil.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, ada lima kluster hak anak yang dijabarkan dalam indikator dan ukuran KLA yaitu: 1) Hak Sipil dan Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus (Erni Herawati ,2017). Di Kelurahan Baciro, pemenuhan akan hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan, dan pendidikan sudah terpenuhi dengan baik, namun pemanfaatan waktu luang anak-anak masih terkendala.

Kendala ini berupa kurangnya lahan untuk menyediakan wahana permainan sehingga menyebabkan  kurangnya sarana yang mendukung kegiatan bermain dan pengembangan diri anak-anak. Warga mengaku bahwa, fasilitas bermain anak-anak di RW 16 masih sangat minim. Hanya terdapat dua alat permainan berupa  ayun-ayun dan perosotan  yang diletakan disebuah lahan kosong milik warga. Lahan ini berupa lahan sempit yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemiliknya.Fasilitas yang ada tidak cukup untuk jumlah anak-anak yang ada. Kondisi wahana permainan yang ada pun cukup memprihatinkan.

Gambar : Wahana Permainan Anak-Anak RW 16

Rencana untuk menambah wahana-wahana permainan tidak dapat direalisasikan karena pertimbangan ketersediaan lahan untuk menyimpanya. Saat ini kondisi kepadatan bangunan di RW 16 sangat tinggi. Tidak ada lagi lahan terbuka yang dapat digunakan untuk wahana permainan anak-anak.

Untuk menunjuang waktu luang dan kegiatan seni anak-anak, diperlukan ruang untuk mewadahinya. Didalam ruang inilah dapat disediakan wahana-wahana permainan yang dapat menunjang aktifitas anak-anak, mengembangkan potensi diri maupun sekedar bermain-main bebas. Melihat kondisi sekarang, wahana permainan yang ada tidak memiliki ruang yang cukup. Hal ini akan menjadi  lebih ruwet lagi bila dilakukakan penambahan wahana permainan tanpa menyiapkan ruang. Semakin banyak wahana yang dihadirkan, maka harus semakin besar luasan lahan yang  harus disediakan.,

Keterbatasan lahan menjadi pertimbangan yang sangat besar dalam pengembangan di kelurahan guna menunjang program KRA. Dibutuhkan solusi konkrit untuk mengatasi kendala ini, agar kebijakan KRA benar-benar dapat direalisasikan dengan maksimal.

Pada wilayah dengan tingkat kepadatan yang tinggi, pembangunan vertikal adalah salah satu solusi masalah keterbatasan lahan. Bila diupayakan, keberadaan ruang serba guna di RW 16 dapat di kembangkan menjadi bangunan vertikal untuk menyediakan ruang yang lebih besar untuk menfasilitasi aktivitas-aktivitas anak-anak.

 

Wawancara warga di Kelurahan Baciro Yogyakarta oleh Peserta Magang

Wawancara warga di Kelurahan Baciro Yogyakarta oleh Peserta Magang