“Backlog hunian masih menjadi permasalahan utama di bidang perumahan dan permukiman. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih belum memiliki rumah. Real estate ditengarai menjadi salah satu alternatif penyediaan perumahan bagi masyarakat.”

Real estate seringkali diidentikkan dengan kepemilikan rumah mewah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa real estate merupakan suatu kompleks bangunan dengan lansekapnya, baik itu berupa perumahan, komersial, maupun industri. Dari pengertian tersebut, pembangunan real estate membutuhkan sebidang tanah yang luas agar dapat menampung semua fungsi yang diharapkan. Lantas, seberapa besarkah potensi pembangunan real estate di Provinsi DIY?

Terkait hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengundang lembaga-lembaga pemerintah, asosiasi pengembang, dan kelompok kerja terkait bidang perumahan untuk mendiskusikan tantangan, hambatan, perkembangan, serta potensi pengembangan real estate di Provinsi DIY pada Kamis, 20 Februari 2020. Pertemuan tersebut lebih menyoroti bagaimana permasalahan backlog hunian bagi MBR dapat diselesaikan dengan pembangunan real estate.  Adapun diskusi dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

  1. Pesatnya pembangunan di Provinsi DIY menyebabkan semakin tingginya harga tanah. Sementara kemampuan pemerintah untuk membeli atau menyediakan lahan untuk membangun hunian bagi masyarakat MBR sangat terbatas. Salah satu inovasi yang ditawarkan oleh Kabupaten Sleman adalah dengan mengembangkan rusunawa daerah yang dikelola langsung oleh desa sebagai pemilik tanah.
  2. Lahan yang cocok untuk pengembangan real estate sangat terbatas. Area perkotaan sudah penuh dengan lahan-lahan terbangun, sementara area pinggiran masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mewujudkan pembangunan real estate.
  3. Kepemilikan lahan di DIY sangat beragam, yaitu tanah Kasultanan, tanah Kadipaten, dan tanah milik warga biasa, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda terkait perizinan dan peraturan pembangunan.
  4. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur pembangunan real estate di Provinsi DIY, terutama yang berkaitan dengan MBR.
  5. Pentingnya proyeksi kebutuhan lahan permukiman jangka panjang di dalam dokumen perencanaan.

Pengembangan real estate sebagai alternatif penyediaan perumahan bagi masyarakat di Provinsi DIY masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan untuk mewujudkan pembangunan real estate sebagai solusi untuk mengatasi backlog hunian. Upaya pengendalian harga tanah, penyediaan Bank Tanah sebagai sarana penyimpanan cadangan tanah milik pemerintah, serta peningkatan akses untuk mobilitas adalah hal-hal mendesak yang perlu kita pikirkan dan selesaikan bersama! (MDS/HRC)