Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen yang digunakan untuk memberikan acuan operasional pembangunan dan pengembangan perumahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Bentuk upaya Pemerintah Daerah terhadap pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir, dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 706/X/HK-2020. Pokja ini dibentuk sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah untuk dapat berkoordinasi mengatasi kompleksnya urusan perumahan dan kawasan permukiman. Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kabupaten Indragiri Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan peran Pokja yang sudah dibentuk dalam penyusunan dokumen RP3KP yang akan dilakukan. Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 8 April 2021 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir. Acara Bimtek dimulai pada pukul 09.30 WIB dan dibuka oleh Bupati Indragiri Hilir, diwakili oleh Staff Ahli Ekonomi dan Pengembangan, yaitu Hj. Nurlia, S.E, M.M dan Plt Kadis Perkim, yaitu Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah, M.M. Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan HRC Caritra Yogyakarta dan HRC Caritra Riau.

Drs. H. Tuah Muhammad Syaifullah (Plt Kadis Perkim) menyampaikan sambutan dalam Bimbingan Teknis RP3KP dan RP2KPKP Kab. Indragiri Hilir

 

Bimtek Penyusunan RP3KP Pokja PKP 2021 ini dilaksanakan dengan penyampaian beberapa materi dari para narasumber dan simulasi singkat terkait dengan metode penyusunan dokumen RP3KP untuk para peserta sehingga dapat mereview kembali materi – materi yang telah diberikan. Materi pertama tentang “Peran Pokja PKP dalam Pembangunan PKP di Daerah” disampaikan oleh Endah Dwi Fardhani, ST dan Mirta Nurtanti Cahyaningrum, ST. Kedua narasumber menyampaikan bagaimana pentingnya tugas dan peran dari Pokja terhadap keberhasilan koordinasi dan advokasi terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan di daerah. Selain itu adanya forum ini juga diharapkan dapat menjembatani tumpang tindih kewenangan dalam kebijakan perumahan dan menstimulasi inovasi dalam kebijakan lintas sektor yang berkepentingan di dalamnya. Pelaksanaan Pokja ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Di sisi lain, selain adanya Pokja, perlu juga dibentuk adanya Forum PKP di daerah yang dapat terdiri dari praktisi, akademisi, masyarakat, pengembang dan lain – lain untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang ideal.

Para peserta menyimak paparan dalam Bimbingan Teknis RP3KP dan RP2KPKP Kab. Indragiri Hilir

 

Materi selanjutnya yang disampaikan berjudul “Pendataan Perumahan”, disampaikan oleh Mirta Nurtanti Cahyaningrum, ST dan Roswita Dharmasanti S.Si., M.PWK. Para narasumber menekankan pentingnya Satu Data Indonesia, terlebih dalam melakukan pendataan perumahan sehingga dapat diintegrasikan dengan data lain yang terkait sebagai landasan untuk menyusun kebijakan. Selain itu disampaikan pula bagaimana tata cara / strategi pendataan yang terstruktur dari awal hingga akhir sehingga dapat digunakan dalam kegiatan kompilasi dan analisis data. Narasumber juga menekankan pentingnya melakukan pemutakhiran data perumahan yang ada di daerah dengan menggunakan indikator – indikator terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat menyesuaikan pergeseran target yang dimiliki di tingkat nasional.

Berdasarkan materi dasar yang telah disampaikan, kemudian materi lanjutan tentang “Penyusunan RP3KP Kabupaten” disampaikan oleh Roswita Dharmasanti. Materi tersebut ingin menekankan pada urgensi dari penyusunan dokumen RP3KP dan dimana posisi dokumen tersebut terhadap dokumen – dokumen perencanaan lainnya di dalam daerah.  Narasumber menyampaikan bahwa banyak pihak yang sebenarnya dibutuhkan untuk terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut sehingga hasil kebijakan yang diberikan dalam dokumen dapat saling terintegrasi antar aspek yang mendukung pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.

Pengembangan perumahan dan permukiman tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan, seperti materi yang disampaikan oleh Endah Dwi Fardhani terkait dengan “Pembiayaan dalam PKP”. Narasumber menyampaikan bahwa terdapat beberapa metode pembiayaan yang dapat diakses oleh pemerintah daerah maupun masyarakat dalam upaya mereka memenuhi kebutuhan hunian. Masing –  masing metode pembiayaan memiliki bentuk bantuan yang berbeda – beda dengan syarat penerima manfaat yang berbeda pula, sehingga penerima manfaat / masyarakat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka masing – masing.

 

Materi terakhir dalam Bimtek RP3KP Kabupaten Indragiri Hilir disampaikan oleh Mirta Nurtanti Cahyaningrum dan Endah Dwi Fardhani adalah terkait dengan “Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP”. Para narasumber menyampaikan bahwa lingkup kegiatan ini dilakukan pada saat awal penyelenggaraan PKP dan selama penyelenggaraan PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) itu berlangsung.  Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan disinsentif bagi PKP yang menjadi kewenangan Pokja PKP. Tujuannya agar pengembangan perumahan dan permukiman yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah disusun sehingga dapat mewujudkan PKP yang ideal bagi masyarakat.

Para peserta menyimak paparan dalam Bimbingan Teknis RP3KP dan RP2KPKP Kab. Indragiri Hilir

 

Kegiatan Bimbingan Teknis dilanjutkan pada hari kedua yakni koordinasi teknis secara langsung dengan Fasilitator Teknis DMIJ PT (Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi). Para fasilitator inilah yang akan melakukan pendataan RP2KPKPK di lapangan ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para fasilitator terkait parameter – parameter yang akan digunakan dalam melakukan pendataan sehingga data yang terkumpul dapat sesuai dengan standar yang digunakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pemda, khususnya yang tergabung dalam Pokja PKP di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam perencanaan di bidang perumahan dan permukiman. Selain itu, secara khusus juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Pemda dalam menjalankan perannya dalam penyusunan Dokumen RP3KP sehingga dapat mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang ideal bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. (RD).