Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan mandat dari berlakunya otonomi daerah. Pasca era reformasi, penyelenggaraan pembangunan desa yang berbasis partisipasi masyarakat menjadi wujud implementasi prinsip demokrasi. Hal ini semakin ditegaskan dalam Pasal 68 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa. Hak dan kewajiban tersebut mulai dari pemilihan Kepala Desa, terlibat dalam berbagai kegiatan desa hingga pengawasan jalannya Pemerintahan Desa.

Hakikat dari partisipasi masyarakat adalah gerakan masyarakat untuk ikut andil dalam proses membuat keputusan, melaksanakan kegiatan, menikmati hasil, dan mengevaluasinya. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam setiap proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tujuan dari pembangunan yang telah dirancang, dilaksanakan, dan didanai oleh pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat tersebut penting karena dapat menjadi salah satu indikasi bahwa program pembangunan desa merepresentasikan kepentingan masyarakat luas.

Mengutip dari situs tenggulangbaru.id, perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasif. Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, proses perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari penganggaran dana desa. Sebagai sumber pendapatan desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60/2014 & PP No.8/2016 tentang Dana Desa.

Proses perencanaan pembangunan dan penganggaran tidak dapat dipisahkan. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam proses penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat tersebut penting untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran perlu menjadi perhatian dalam rangka memperbaiki pengelolaan dana desa. Hal tersebut salah satunya berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa yang dikorupsi. Hasil temuan dari ICW (Indonesia Corruption Watch) menunjukkan kasus penindakan korupsi terbanyak berada di sektor anggaran dana desa. Menurut ICW sepanjang tahun 2021 telah terjadi 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Kasus korupsi dana desa di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Sejak pertama kali dikucurkan dana desa tahun 2015, sudah terjadi 17 kasus korupsi dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar.

Pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana meningkatkan peran masyarakat desa dalam pembangunan desa? Sedikitnya ada 3 hal yang bisa lakukan untuk meningkatkan peran masyarakat desa.

Pertama, berkaitan dengan pola kepemimpinan. Pemimpin desa sebaiknya menjadi figur yang mendengar, merakyat dan bersikap adil sehingga mudah diterima dan masyarakat lebih terbuka menyampaikan aspirasinya.

Kedua, membuka ruang dialog di dalam komunitas masyarakat. Meskipun saat ini sudah ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat desa. Namun keberadaannya dianggap masih kurang bisa menyerap aspirasi masyarakat. Maka untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat diperlukan penambahan ruang-ruang dialog lain. Dengan begitu, ruang dialog diharapkan lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat dan mendorong pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Ketiga, adanya akuntabilitas dan transparansi di desa. Hal ini dapat diwujudkan melalui laporan pertanggung jawaban yang jelas dan rinci setiap tahun. Selain itu, masyarakat diberikan kemudahan dan keterbukaan untuk mengakses dan meninjau dokumen-dokumen desa yang bersifat bukan rahasia.

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk bersama-sama terlibat dan mengawal pembangunan desa melalui anggaran negara. Sebagaimana amanat UU Desa yang menyatakan bahwa desa merupakan sistem pemerintahan masyarakat. Maka saat ini masyarakat desa memiliki mandat dan tanggung jawab atas pemerintahan desanya. Dengan peran aktif masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan desa hanya dari dana desa sangat dimungkinkan untuk terwujud. (ASM/OBR)

 

 

 

References

Admin. (2022). Pentingnya Keterlibatan Warga Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Diakses 19 Januar 2023. https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/8/29/pentingnya-keterlibatan-warga-dalam-perencanaan-pembangunan-desa

Dihni, V. A. (2022). Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor (2021). Diakses 19 januari 2023 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20menemukan,bahkan%20cenderung%20meningkat%20sejak%202015.

Hidayah, Arina dkk. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Diakses 18 Januari 2023, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59058/Arina%20Hidayah.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hadi, S. (2020). Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik. Diakses 18 Januari 2023. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel–menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik

Winarto, W. (2020). Pentingnya Peran Masyarakat Desa Sebagai Upaya Pembangunan Desa. Diakses 19 Januari 2023. https://liramedia.co.id/read/pentingnya-peran-masyarakat-desa-sebagai-upaya-pembangunan-desa