Menurut PBB, pada tahun 2050, diperkirakan 68% populasi dunia akan tinggal di perkotaan, sementara lahan pertanian terus berkurang. Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya kita kehilangan sekitar 70 hektar lahan pertanian karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan infrastruktur perkotaan. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar kota. Maka, muncul pertanyaan penting: apakah kota bisa menjadi pusat ketahanan pangan di masa depan?
Saat ini, kebutuhan pangan perkotaan di Indonesia dipasok dari daerah pedesaan atau impor. Ketergantungan ini membuat kota rentan jika terjadi gangguan distribusi, seperti pandemi atau krisis iklim. Salah satu contoh nyata adalah ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak daerah mengalami kekurangan pangan karena keterbatasan logistik. Tanpa perencanaan wilayah yang baik, kota tidak akan mampu menstabilkan pasokan pangan dan menjaga harga tetap terjangkau bagi warganya.
Beberapa kota di dunia, seperti Singapura dan New York, sudah menerapkan urban farming untuk mengurangi ketergantungan pada daerah luar. Di Jakarta, komunitas pertanian kota mulai berkembang, terutama dengan konsep hidroponik dan rooftop farming. Menurut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2023, urban farming di Jakarta mampu menghasilkan lebih dari 80.000 ton tanaman holtikultura. Meski masih kecil skalanya, konsep ini menunjukkan bahwa dengan dukungan kebijakan dan ruang yang memadai, kota dapat ikut serta dalam menciptakan ketahanan pangan.
Selain pertanian kota, solusi lain yang potensial adalah pengembangan pasar pangan lokal dan pusat distribusi pangan di perkotaan. Konsep ini menghubungkan petani lokal dengan konsumen atau pasar tanpa rantai distribusi yang panjang, meningkatkan akses pangan segar sekaligus menekan biaya logistik. Beberapa kota di dunia telah menunjukkan bahwa inisiatif seperti ini bisa mengurangi jejak karbon dari transportasi pangan dan menjaga harga lebih stabil. Langkah-langkah seperti ini selaras dengan perencanaan wilayah yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global.
Dengan krisis iklim yang semakin sering menyebabkan cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, kota membutuhkan strategi adaptif untuk menjaga pasokan pangan tetap aman. Namun, menurut data FAO (Food and Agriculture Organization) tahun 2019, dari 736 juta orang di dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, diperkirakan 80 persen tinggal di daerah pedesaan, bergantung pada produksi pertanian dan kegiatan terkait untuk mata pencaharian mereka. Akibatnya, banyak orang yang bergantung pada pertanian tidak memiliki sumber daya ekonomi, dan akses terkait ke pasar dan layanan, yang diperlukan untuk mengatasi dan mengelola risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
Ketahanan pangan di kota bukan lagi sekadar konsep, tapi kebutuhan mendesak. Kota tidak bisa lagi hanya bergantung pada desa dan impor; harus ada perubahan nyata dalam perencanaan wilayah dan kebijakan pangan. Pemerintah, komunitas, dan warga kota bisa memulai dari langkah kecil: menerapkan urban farming di rumah, mendukung pasar pangan lokal, dan mendorong kebijakan untuk ruang hijau produktif. Hari Pangan Sedunia adalah momentum tepat untuk bergerak bersama. Kota yang kuat adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya. Jadi, mari mulai dari lingkungan sekitar kita! (HPS)
Sumber:
https://www.weforum.org/agenda/2021/04/singapore-urban-farms-food-security-2030/
https://www.vice.com/id/article/teknik-urban-farming-komunitas-indonesia-berkebun/
https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/5bc7a7e9-bab9-4b44-85bb-2aef11712675/content
