Dalam dunia properti, istilah ‘backlog’ dapat diartikan kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Banyak cara untuk mengatasi angka kekurangan rumah di Indonesia. Selain pemberian subsidi, pemerintah bisa menambah keterampilan masyarakat yang tinggal di pedesaan dan menjamin hasilnya tidak sia-sia.

Setelah memiliki keterampilan lebih, masyarakat akan mampu menghasilkan barang yang berguna. Barang-barang ini haruslah dijamin pemerintah agar tetap ada yang membeli. Hal tersebut dilakukan agar penghasilan masyarakat meningkat sehingga mampu membeli rumah. Dengan kegiatan tersebut masyarakat pedesaan menjadi sejahtera dan tidak akan melakukan urbanisasi karena desa sudah berkembang. Keterampilan ini dapat diberikan kepada masyarakat yang telah tinggal di rumah sendiri dengan mengembangkan industri rumahan (home industry) dan menyerap tenaga kerja orang-orang di sekitar rumah tersebut. Pelaksana home industry  juga bisa diberikan modal kerja lunak. Sebagai contoh penduduk di kampung nelayan, diberi keterampilan membuat kerupuk kemplang.