Indonesia, negara besar dengan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan kondisi tiap-tiap wilayahnya sangat beragam, sehingga kebijakan yang mampu mengkoordinasi seluruh kawasan menjadi dasar pertimbangan yang sangat penting. Salah satu kebijakan yang terbukti efektif dalam mengurangi kawasan kumuh di kota-kota besar adalah program KOTAKU. Kisah-kisah sukses pemberantasan kawasan kumuh ini layak diabadikan sebagai inspirasi bagi masyarakat. Selain itu, Caritra Indonesia juga turut berperan dalam mendokumentasikan potret-potret ini melalui buku “Penanganan Kumuh Perkotaan dengan Pendekatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat”, yang memuat cerita sukses, termasuk dari Kota Ternate yang berhasil mengatasi berbagai masalahnya terkait penanganan kawasan kumuh.
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) hadir sejak tahun 2016 sebagai salah satu solusi untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di Indonesia. Dilaksanakan secara nasional, program ini mencakup 271 kabupaten/kota di 34 provinsi saat itu, dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, donor, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU berpedoman pada Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018, yang menggunakan tujuh indikator penilaian, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.
Kota Ternate, salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku Utara dengan berbagai pesona alam, namun diwarnai dengan beragam masalah. Permasalahan utama yang harus dihadapi Kota Ternate, yaitu permasalahan terkait sampah dan akses air bersih. Kedua permasalahan ini menjadikan Kota Ternate sebagai salah satu kota kumuh di Indonesia. Pada tahun 2017, Program KOTAKU hadir menjadi program usungan pemerintah yang berhasil mengurangi kawasan kumuh Kota Ternate seluas 57,3 hektar. Hingga tahun 2023, sekitar 1.571 keluarga telah menerima manfaat dari adanya program KOTAKU dan sekitar 3.289 tenaga kerja telah menjadi bagian dari program ini. Program KOTAKU menjadi program yang tidak hanya berfokus pada pengurangan kumuh, tetapi juga berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat setempat.
Kelurahan Dufa Dufa menghadapi masalah utama berupa sampah, terutama di kawasan pasar yang menghasilkan sampah lebih banyak dibandingkan frekuensi pengelolaannya. Penumpukan sampah ini tidak hanya menyebabkan kawasan kumuh, tetapi juga memicu banjir. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 2021 Kelurahan Dufa Dufa menerima bantuan dari DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) yang digunakan untuk membangun drainase, dinding penahan tanah, memperbaiki jalan paving block, dan menyediakan kontainer serta komposter. Selain itu, masyarakat mulai menerapkan slogan “Selesaikan Sampah di Rumahmu Sendiri” sebagai upaya memilah dan mengelola sampah di rumah.
Sementara itu, di sisi lain, Kelurahan Jambula menghadapi permasalahan utama terkait air minum dan sanitasi. Ketiadaan akses air minum yang layak memaksa warga membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, air untuk mandi dan mencuci masih bersumber dari sumur bor atau galian, yang kualitasnya tidak terjamin karena jarak antara sumur dan septic tank warga tidak diperhitungkan dengan baik. Selain itu, fasilitas sanitasi untuk kelompok rentan di wilayah ini masih minim. Melalui program KOTAKU, berbagai upaya penyelesaian berupa perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Jambula.
Selain Kelurahan Jambula, Kawasan Makassar Timur juga menghadapi berbagai masalah serius, termasuk permukiman liar dan pedagang yang menyebabkan penumpukan sampah di bawah bangunan, sanitasi yang buruk akibat minimnya septic tank, dan sirkulasi air tersumbat oleh sampah yang menimbulkan bau tak sedap. Akses air bersih juga tidak memadai karena penggunaan sumur yang tidak higienis, serta bangunan rumah yang tidak teratur dan tidak layak huni. Jalan lingkungan yang sempit dan risiko kebakaran yang tinggi (tercatat terjadi empat kali dalam dekade terakhir) menambah kompleksitas masalah. Program KOTAKU hadir dan mampu menangani isu-isu tersebut dengan beragam perbaikan infrastruktur dan tata ruang kawasan.
Keberhasilan program KOTAKU dalam mengatasi berbagai masalah di kawasan kumuh menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat guna dan menyeluruh. Namun, tantangan penataan kawasan permukiman masih terus berkembang, seiring dengan bertambahnya penduduk dan kompleksitas masalah perkotaan di Indonesia. Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama jajaran kabinet periode 2024-2029 perlu menghadirkan kebijakan dan program-program baru yang lebih inovatif. Pendekatan yang mengedepankan teknologi, keberlanjutan, serta pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas guna memastikan tercapainya lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (PNA)
Sumber:
Paramita, M., Dharmasanti, R., Rahma Wati, O. B., Marfelyamin, D. V., & Widyanarko, U. (2023). Penanganan kumuh perkotaan dengan pendekatan infrastruktur berbasis masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya.
