Masalah perumahan dan permukiman di Indonesia telah lama menjadi PR yang seakan tidak ada habisnya. Tingginya kebutuhan akan rumah yang tidak dibarengi dengan penyediaannya menghambat penyelesaian masalah ini. Pesatnya pertumbuhan populasi turut memperumit situasi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memperoleh hunian yang terjangkau. Akibatnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terpaksa tinggal di kawasan kumuh, ilegal, dan tidak layak huni. Dampak dari masalah ini tidak hanya terbatas pada segi pemukiman saja, tetapi dapat meluas ke sektor lain seperti meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya jumlah produksi sampah yang tidak terorganisir, dan tingginya kasus stunting akibat tinggal di kawasan tidak layak huni.

 

Program 3 Juta Rumah

Untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman ini, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran membuat gebrakan berupa program 3 Juta Rumah yang akan direalisasikan selama masa jabatan mereka. Program ini dirancang untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat, dengan spesifikasi dua juta rumah di pedesaan (desa dan pesisir) dan satu juta rumah di perkotaan (Kompas.com, 2024). Harapannya, inisiatif ini dapat menjamin pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta mengentaskan masalah perumahan dan permukiman secara umum. Program mulia ini memberikan secercah harapan bagi masyarakat yang telah lama mendambakan tempat tinggal yang layak dan nyaman.

 

Tantangan dalam Implementasinya

Namun, bagaimanapun, program dengan ambisi besar seperti ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan rumit. Terdapat beragam faktor yang berpotensi menghambat jalannya program, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

  • Anggaran yang tidak mencukupi

Dikutip dari Kontan.co.id (2024), Satuan Tugas Presiden memaparkan bahwa anggaran negara yang diperlukan untuk merealisasikan program ini mencapai Rp 53,6 triliun. Namun, hingga kini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hanya diberi anggaran sebesar Rp 5,27 triliun. Bahkan, jumlah anggaran ini hanya berlaku untuk tahun 2025, belum untuk tahun 2026, 2027, dan seterusnya yang sudah pasti memerlukan biaya lebih besar untuk pembangunan.

  • Lahan kosong yang sulit dicari

Jumlah tanah atau lahan kosong untuk membangun hunian semakin sedikit dikarenakan penguasaan tanah yang terlalu terpusat oleh segelintir orang (Tempo.co, 2024). Hal ini mengakibatkan ongkos tanah yang semakin meninggi untuk program 3 Juta Rumah. Padahal, seharusnya pembangunan rumah dibuat seterjangkau mungkin untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

  • Birokrasi yang rumit

Dalam lingkup pemerintahan, masalah perumahan dikelola oleh enam kementerian atau lembaga. Hal ini menyebabkan lambatnya proses administrasi dan koordinasi antar pihak terkait pengelolaan sektor perumahan (Prabowo, 2024). Jika birokrasi tidak kunjung disederhanakan, maka program 3 Juta Rumah akan sulit untuk dijalankan.

 

  • Transparansi pembagian rumah

Terakhir, distribusi tiga juta rumah yang telah dibangun perlu diawasi agar sampai ke sasaran yang tepat, yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat, program ini berpotensi disalahgunakan sehingga menyasar ke oknum-oknum di luar target sasaran. Apabila ini terjadi, maka program tidak dapat dikatakan berhasil karena kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah akan hunian belum terpenuhi.

 

Upaya Mitigasi

Lalu, apa yang dapat diusahakan untuk mengatasi potensi-potensi hambatan ini? Agar dapat berjalan lebih lancar, sebelum pelaksanaan program, perlu dilakukan survei mendalam untuk mendeteksi konsentrasi kebutuhan rumah di tiap daerah. Selanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN sebagai sumber dana, tetapi harus menggandeng pengusaha-pengusaha swasta dan bekerja sama dengan berbagai institusi pendukung. Setelah itu, organisasi terstruktur khusus perlu dibangun untuk mengawasi jalannya program ini. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengusulkan dibentuknya Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk melakukan pengawasan (Detik.com, 2024). Dengan ini, masalah seperti pembiayaan, pengerjaan, dan distribusi ke sasaran dapat teratasi.

Terlepas dari semua itu, program 3 Juta Rumah tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus memiliki satu visi yang sama untuk mewujudkan permukiman Indonesia yang lebih sehat demi kesejahteraan bersama. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi seluruh tantangan ini demi Indonesia yang lebih baik lagi? (KLS)

 

Sumber

Antara News. (2021, November 12). Kawasan permukiman kumuh di 12 RW Jakarta Pusat direvitalisasi [Image]. Antaranews.com. Diperoleh dari https://www.antaranews.com/berita/2520429/kawasan-permukiman-kumuh-di-12-rw-jakarta-pusat-direvitalisasi

Detikcom. (2024, Juli 19). Prabowo Mau Bangun 3 Juta Rumah, Pengembang Usul Pembentukan Badan Ini. Detik.com. https://www.detik.com/properti/berita/d-7446476/prabowo-mau-bangun-3-juta-rumah-pengembang-usul-pembentukan-badan-ini

Kompas. (2024, Oktober 13). Seputar Program 3 Juta Rumah Era Prabowo, Target hingga Kontraktornya. Kompas.com. https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/13/130000421/seputar-program-3-juta-rumah-era-prabowo-target-hingga-kontraktornya

Kontan. (2024, Desember 6). Meneropong Nasib 3 Juta Rumah Prabowo, Target Jumbo Tapi Bekal Anggaran Mini. Kontan.co.id. https://nasional.kontan.co.id/news/meneropong-nasib-3-juta-rumah-prabowo-target-jumbo-tapi-bekal-anggaran-mini#google_vignette

Media Indonesia. (2024, Oktober 20). Program 3 Juta Rumah Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Pedesaan [Image]. Mediaindonesia.com. https://mediaindonesia.com/ekonomi/710713/program-3-juta-rumah-dorong-pertumbuhan-ekonomi-di-pedesaan

Prabowo, A. (2024, November 24). Strategi dan Tantangan Pembangunan Program 3 Juta Rumah MBR. Kumparan. https://kumparan.com/andek-prabowo-s3-ipdn/strategi-dan-tantangan-pembangunan-program-3-juta-rumah-mbr-23xtAgiSAh4/2

Tempo. (2024, Desember 11). Fahri Hamzah Ungkap Tantangan Jalankan Program 3 Juta Rumah: Banyak Industri Properti jadi Spekulan Tanah. Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/fahri-hamzah-ungkap-tantangan-jalankan-program-3-juta-rumah-banyak-industri-properti-jadi-spekulan-tanah-1180156